- Management
- BNSP
- Business Training Series
- Communication Training Series
- CSR & Community Development Training Series
- Human Resources Development Training Series
- Leadership Training Series
- Management Training Series
- Marketing & Sales Training Series
- Media Training Series
- Motivation Training Series
- Outbond and Team Building Program
- Public Relations / Humas Training Series
- Secretaries Training Series
- Security Training
- UMKM / Start-Up Business Program
- Functional
- Collection Training Series
- Finance and Accounting Training Series
- Logistics Training Series
- Management Project Training Series
- Manufacturing Training Series
- Microsoft Office Training Series
- Operation and Maintenance
- Pajak Training Series
- Perbankan Training Series
- Perhotelan Training Series
- Procurement & Purchasing Training Series
- Production Training Series
- Technical
- Specialist Areas
- Advertising, Printing, and Media Industry
- Agribusiness Industry
- Analisis Mendalam Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Artificial Intelligence & Data Science
- Automotive Industry
- Computer Services and Other Devices Industry
- Construction Industry
- Consumer Goods Industry
- Diklat / Bimtek Pemerintah
- E-Commerce Industry
- Electronics Industry
- Energy Industry
- Export – Import Training Series
- Financial Industry – Bank
- Financial Industry – Insurance
- Training ISO
- Training MSDM
- Training Lainnya
Pelatihan Terbaru Tata Kelola BUMN Pasca Pemberlakuan PP No. 38/2026
Pelatihan Terbaru Tata Kelola BUMN Pasca Pemberlakuan PP No. 38/2026
Pelatihan Tata Kelola BUMN Pasca PP No. 38/2026 untuk memahami perubahan regulasi, governance, pengawasan, manajemen risiko, dan kepatuhan BUMN.
Deskripsi
Pelatihan Terbaru Tata Kelola BUMN Pasca Pemberlakuan PP No. 38/2026 merupakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap perubahan kerangka pengelolaan dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan BUMN. Regulasi ini membawa perubahan pada struktur kewenangan, pengelolaan, pengawasan, serta penyelenggaraan BUMN sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif bagi organ dan profesional yang terlibat dalam tata kelola perusahaan.
PP No. 38 Tahun 2026 mengatur berbagai aspek pengelolaan BUMN, termasuk kewenangan dalam pengelolaan BUMN, penyelenggaraan Persero dan Perum, pembentukan, perubahan bentuk badan hukum, pembubaran BUMN, serta pemberian hak monopoli kepada BUMN atau anak usahanya. Regulasi tersebut juga memperkenalkan pembagian fungsi kelembagaan yang berkaitan dengan BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pengelolaan BUMN.
Melalui Pelatihan Tata Kelola BUMN Pasca PP No. 38/2026, peserta akan mempelajari perubahan ketentuan tata kelola BUMN, pembagian kewenangan, peran organ perusahaan, serta implikasi perubahan regulasi terhadap proses pengambilan keputusan korporasi. Pembahasan juga diarahkan pada penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menghadapi perubahan kelembagaan dan pengelolaan BUMN.
Materi pelatihan dapat mencakup struktur dan kewenangan pengelolaan BUMN, kedudukan BP BUMN dan Danantara, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian organ BUMN, pengawasan, pengelolaan aset, serta pengambilan keputusan bisnis. PP No. 38/2026 juga mengatur mekanisme penghapusbukuan, penghapustagihan, dan cut loss dengan persyaratan tertentu yang perlu dipahami oleh manajemen dan organ pengawas BUMN.
Selain pembahasan regulasi, pelatihan dapat dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi penerapan ketentuan baru dalam aktivitas tata kelola perusahaan. Pendekatan ini membantu peserta memahami perubahan regulasi serta menyesuaikannya dengan kebijakan, prosedur, dan praktik tata kelola di lingkungan BUMN.
Pelatihan ini relevan bagi Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan, pejabat legal, compliance officer, corporate governance officer, manajemen, serta profesional yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Dengan mengikuti Pelatihan Tata Kelola BUMN Terbaru 2026, peserta diharapkan mampu memahami perubahan regulasi dan mendukung penerapan tata kelola BUMN yang sesuai dengan kerangka hukum terbaru.
Tujuan Pelatihan Terbaru Tata Kelola BUMN Pasca Pemberlakuan PP No. 38/2026
- Memahami prinsip dan konsep tata kelola BUMN serta perkembangan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan BUMN.
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai perubahan ketentuan dan implikasinya terhadap tata kelola BUMN.
- Mampu memahami pembagian peran, kewenangan, tanggung jawab, dan pengawasan dalam struktur tata kelola BUMN.
- Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan prinsip kepatuhan, transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko.
- Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal BUMN terhadap perkembangan regulasi.
Materi Pelatihan Terbaru Tata Kelola BUMN Pasca Pemberlakuan PP No. 38/2026
- Konsep dasar dan prinsip tata kelola BUMN
- Perkembangan regulasi dan kebijakan pengelolaan BUMN
- Pembahasan PP No. 38/2026 dan aspek yang berkaitan dengan tata kelola BUMN
- Struktur organisasi, kewenangan, dan tanggung jawab organ BUMN
- Peran Direksi, Komisaris, dan organ pendukung dalam tata kelola perusahaan
- Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN
- Manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan
- Pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas BUMN
- Penyesuaian kebijakan dan prosedur internal pasca perubahan regulasi
- Studi kasus dan evaluasi penerapan tata kelola BUMN
Metode Pelatihan Terbaru Tata Kelola BUMN Pasca Pemberlakuan PP No. 38/2026
FAQ – Pelatihan Terbaru Tata Kelola BUMN Pasca Pemberlakuan PP No. 38/2026
1. Apa yang dimaksud dengan Pelatihan Tata Kelola BUMN Pasca Pemberlakuan PP No. 38/2026?
Pelatihan ini membahas tata kelola BUMN dengan fokus pada pemahaman regulasi, struktur kewenangan, pengawasan, kepatuhan, manajemen risiko, dan penyesuaian kebijakan internal.
2. Siapa yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Pelatihan relevan bagi Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan, pejabat legal, compliance officer, internal auditor, manajemen, dan profesional yang menangani tata kelola BUMN.
3. Apa saja yang dibahas terkait PP No. 38/2026?
Pembahasan diarahkan pada aspek regulasi yang berkaitan dengan tata kelola, kewenangan, pengawasan, kepatuhan, serta implikasinya terhadap kebijakan dan prosedur internal BUMN.
4. Apakah pelatihan membahas Good Corporate Governance (GCG)?
Ya. Materi mencakup prinsip GCG, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, pengawasan, pengendalian internal, serta penerapannya dalam pengelolaan BUMN.
5. Apakah terdapat studi kasus dalam pelatihan?
Ya. Pelatihan dapat dilengkapi dengan studi kasus dan pembahasan situasi tata kelola untuk membantu peserta memahami penerapan ketentuan dan penyesuaian kebijakan di lingkungan BUMN.
FASILITAS PELATIHAN EDUKASINDO
