Training Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2025

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan nasional. Proses ini bukan hanya tentang membeli barang atau menyewa jasa, melainkan bagian dari tata kelola keuangan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Melalui Training Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2025, para ASN, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pelaku pengadaan lainnya dibekali pemahaman komprehensif tentang regulasi terbaru, mekanisme tender elektronik, serta strategi efisiensi anggaran.

Program ini disusun sesuai dengan peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang mengatur setiap tahapan pengadaan agar sesuai dengan prinsip value for money.

Latar Belakang Penyelenggaraan Training

Perubahan regulasi pengadaan yang cepat menuntut setiap instansi pemerintah untuk terus beradaptasi. Mulai dari penerapan e-procurement, transparansi anggaran, hingga sistem audit berbasis digital.
Training ini hadir untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pemerintah, agar mampu:

• Mengimplementasikan prinsip Good Governance dalam setiap proses pengadaan.

• Menjamin efisiensi penggunaan anggaran publik.

• Menghindari potensi pelanggaran hukum akibat kesalahan prosedural.

• Memahami perubahan peraturan terbaru dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Pelatihan ini tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga studi kasus, praktik simulasi tender, hingga penyusunan dokumen pengadaan yang sesuai standar LKPP.

Tujuan Utama Training Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Training ini bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM yang terlibat dalam proses pengadaan, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Berikut tujuan pelatihan secara rinci:

Materi Pembelajaran Training Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2025

Materi pelatihan disusun secara sistematis agar peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang implementasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Beberapa topik utama yang dibahas antara lain:

1. Kebijakan dan Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

   • Pemahaman terhadap peraturan LKPP terbaru.

   • Prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa.

2. Perencanaan dan Identifikasi Kebutuhan Pengadaan

   • Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

   • Penetapan spesifikasi teknis dan estimasi biaya.

3. Metode dan Mekanisme Pengadaan

   • Tender umum, seleksi, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.

   • Pengadaan melalui e-catalog dan sistem SPSE.

4. Pelaksanaan dan Pengawasan Pengadaan

   • Evaluasi penawaran dan penetapan pemenang.

   • Kontrak dan administrasi pelaksanaan kegiatan.

5. Penyelesaian Sengketa dan Audit Pengadaan

   • Prosedur penyelesaian keberatan dan sanggahan.

   • Audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan.

Manfaat Mengikuti Training Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pelatihan ini tidak hanya menambah wawasan teknis, tetapi juga menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab sosial.

Beberapa manfaat utama yang diperoleh peserta:

• Mampu menyusun dokumen pengadaan sesuai ketentuan LKPP.

• Meningkatkan kemampuan analitis dan evaluatif terhadap proses tender.

• Memahami strategi efisiensi melalui penggunaan teknologi digital.

• Mendukung pelaksanaan pengadaan yang berintegritas dan bebas KKN.

Peserta yang Disarankan Mengikuti Pelatihan

Pelatihan ini terbuka bagi berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen keuangan dan pengadaan publik, antara lain:

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pejabat Pengadaan

• Bendahara dan staf keuangan

• Auditor internal

• ASN di bidang perencanaan dan administrasi

• Pejabat di lingkungan Biro Umum, Diskominfo, dan Bappeda

Metode Pelaksanaan Pelatihan

Agar pembelajaran lebih efektif, pelatihan ini menerapkan pendekatan andragogi yang menitikberatkan pada pengalaman peserta.

Beberapa metode yang digunakan:

• Diskusi interaktif dan studi kasus nyata dari instansi pemerintah.

• Simulasi e-procurement untuk praktik langsung.

• Workshop penyusunan dokumen pengadaan sesuai format LKPP.

• Evaluasi hasil belajar melalui pre-test dan post-test.

Selain itu, peserta juga mendapatkan modul digital dan akses ke referensi peraturan terbaru melalui situs resmi LKPP RI sebagai sumber acuan resmi pemerintah.

Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Untuk memastikan pelaksanaan pengadaan yang baik, LKPP menetapkan enam prinsip utama:

1. Efisien — Memaksimalkan hasil dari penggunaan sumber daya.

2. Efektif — Tepat sasaran sesuai kebutuhan.

3. Transparan — Informasi mudah diakses oleh publik.

4. Terbuka — Semua penyedia berhak ikut serta.

5. Bersaing — Peluang setara bagi semua pihak.

6. Akuntabel — Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tabel Perbandingan Pengadaan Manual vs E-Procurement

Transformasi digital melalui sistem e-procurement menjadi langkah strategis menuju tata kelola pengadaan yang modern dan profesional.

Relevansi Training dengan Strategi Pembangunan Nasional

Pelatihan ini mendukung agenda pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan memahami dan menerapkan pedoman pengadaan, setiap lembaga dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan transparansi fiskal dan efektivitas anggaran publik.

Sebagai referensi kebijakan nasional, Anda dapat merujuk ke situs resmi Kementerian Keuangan RI yang menyediakan panduan pengelolaan keuangan dan pengadaan pemerintah.

Hubungan Training Ini dengan Pengembangan SDM Pemerintah

Sumber daya manusia yang kompeten adalah kunci keberhasilan implementasi pengadaan yang efektif. Melalui pelatihan ini, pemerintah tidak hanya membekali pegawai dengan pengetahuan, tetapi juga membangun mental profesional dalam bekerja.

Selain itu, pelatihan ini dapat dikaitkan dengan pengembangan SDM lintas bidang seperti Training Quality Assurance for Business Excellence 2025 yang membahas manajemen mutu dalam organisasi publik.

FAQ

1. Siapa yang wajib mengikuti Training Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2025?
ASN yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan, termasuk pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan staf keuangan.

2. Apakah pelatihan ini sesuai dengan regulasi terbaru LKPP?
Ya, seluruh materi telah disesuaikan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 serta Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat resmi?
Peserta yang mengikuti seluruh sesi dan lulus evaluasi akan mendapatkan sertifikat pelatihan resmi yang diakui oleh penyelenggara dan mitra pemerintah.

4. Apakah pelatihan ini bisa dilakukan secara online?
Ya, tersedia format pelatihan hybrid (tatap muka dan daring) agar dapat diikuti oleh instansi dari seluruh Indonesia.

Bangun kompetensi Anda bersama kami dan wujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, serta berintegritas tinggi demi kemajuan bangsa.