Bimtek Tata Cara Evaluasi Administrasi dan Pengadaan Berkelanjutan 2025

Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Melalui Bimtek Evaluasi Administrasi dan Pengadaan Berkelanjutan

Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel, pengadaan barang dan jasa menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Agar proses pengadaan berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai regulasi, dibutuhkan kemampuan teknis yang baik dalam melakukan evaluasi administrasi dan implementasi pengadaan berkelanjutan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diselenggarakan Bimtek Tata Cara Evaluasi Administrasi dan Pengadaan Berkelanjutan Tahun 2025, yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur serta pelaku pengadaan dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif dan sesuai prinsip-prinsip good governance.

Bimtek ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat penerapan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta menindaklanjuti arahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai pentingnya aspek keberlanjutan dalam proses pengadaan publik.

Latar Belakang Diselenggarakannya Bimtek Evaluasi Administrasi 2025

Evaluasi administrasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa setiap penyedia memenuhi ketentuan administratif sebelum dilakukan penilaian teknis dan harga.

Kesalahan dalam proses evaluasi administrasi dapat berakibat fatal, seperti pembatalan tender, keterlambatan proyek, atau bahkan temuan audit. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tata cara evaluasi administrasi yang sesuai regulasi menjadi keharusan bagi setiap pejabat pengadaan dan panitia tender.

Selain itu, tren global saat ini menuntut setiap institusi untuk mulai mengadopsi konsep pengadaan berkelanjutan (Sustainable Procurement) yang memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap proses pengadaan.

Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan dua manfaat utama:

1. Pemahaman komprehensif tentang evaluasi administrasi sesuai standar LKPP.

2. Keterampilan praktis menerapkan prinsip pengadaan berkelanjutan dalam setiap tahap pengadaan.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Evaluasi Administrasi dan Pengadaan Berkelanjutan

Kegiatan ini disusun untuk memberikan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial bagi aparatur pemerintah, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa.

Tujuan Umum

• Memastikan proses evaluasi administrasi berjalan sesuai ketentuan hukum.

• Menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pengadaan publik.

• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa.

Tujuan Khusus

1. Menjelaskan prinsip dasar evaluasi administrasi dan tahapan pelaksanaannya.

2. Melatih peserta dalam menyusun dokumen evaluasi yang sesuai regulasi.

3. Memberikan wawasan tentang pengadaan berkelanjutan berbasis green procurement.

4. Mendorong kolaborasi lintas instansi dalam penerapan e-procurement yang efisien.

Manfaat bagi Peserta

• Meningkatkan kemampuan analisis dalam memeriksa kelengkapan dokumen penyedia.

• Mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang dapat berdampak hukum.

• Mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

• Memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Landasan Hukum Pelaksanaan Bimtek

Untuk menjamin legitimasi kegiatan ini, Bimtek mengacu pada berbagai regulasi pemerintah, antara lain:

Informasi resmi mengenai kebijakan pengadaan dapat diakses melalui laman LKPP RI.

Materi Pokok dalam Bimtek Evaluasi Administrasi dan Pengadaan Berkelanjutan 2025

Pelatihan ini mencakup berbagai aspek teknis dan strategis yang relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah.

1. Konsep dan Prinsip Dasar Evaluasi Administrasi

Peserta akan mempelajari bagaimana proses evaluasi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan. Materi meliputi:

• Identifikasi kelengkapan dokumen penyedia.

• Analisis legalitas badan usaha.

• Evaluasi keabsahan surat pernyataan dan jaminan penawaran.

• Penilaian kriteria lulus/gagal administratif.

2. Analisis Dokumen Pengadaan dan Verifikasi Administratif

Materi ini mengajarkan teknik praktis memeriksa dokumen kualifikasi, mencakup:

• SIUP, NIB, TDP, dan izin usaha sektor terkait.

• Dokumen perpajakan dan keuangan penyedia.

• Surat kuasa, komitmen kerja sama, dan dokumen dukungan pabrikan.

3. Pengadaan Berkelanjutan dan Aspek Green Procurement

Bagian ini membahas penerapan pengadaan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan pembahasan seperti:

• Prinsip Value for Money yang mencakup manfaat jangka panjang.

• Penggunaan produk bersertifikat ramah lingkungan.

• Pengelolaan limbah dan efisiensi energi dalam proyek pengadaan.

4. Prosedur Evaluasi Teknis dan Harga

Setelah evaluasi administrasi selesai, peserta akan dibimbing untuk memahami:

• Kriteria evaluasi teknis dan metode scoring.

• Evaluasi harga berdasarkan life cycle cost.

• Kesalahan umum dalam evaluasi dan cara menghindarinya.

5. Studi Kasus dan Simulasi Proses Pengadaan

Peserta akan diajak melakukan simulasi pengadaan secara langsung, mulai dari penyusunan dokumen hingga tahap evaluasi dan penetapan pemenang.

Tahapan Proses Evaluasi Administrasi dalam Pengadaan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut tahapan proses evaluasi administrasi sesuai dengan regulasi LKPP:

Setiap tahapan tersebut wajib dilakukan dengan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas, sesuai amanat Perpres No. 16 Tahun 2018.

Implementasi Pengadaan Berkelanjutan di Lingkungan Pemerintah

Pemerintah telah mendorong penerapan pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) melalui beberapa inisiatif, seperti:

• Integrasi produk ramah lingkungan dalam e-Katalog Nasional.

• Penyusunan pedoman penilaian keberlanjutan oleh LKPP dan KLHK.

• Pelibatan UMKM hijau dan industri lokal dalam pengadaan publik.

Penerapan pengadaan berkelanjutan membantu pemerintah mencapai efisiensi jangka panjang, mengurangi emisi karbon, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Evaluasi Administrasi

Beberapa kendala yang sering ditemui di lapangan antara lain:

• Ketidaktepatan waktu dalam proses evaluasi dokumen.

• Kurangnya pemahaman panitia terhadap peraturan terkini.

• Tidak konsistennya format dan kriteria penilaian antarinstansi.

Solusi yang ditawarkan melalui Bimtek:

1. Peningkatan kompetensi teknis melalui simulasi dan studi kasus.

2. Pendalaman regulasi terbaru LKPP.

3. Pendampingan dalam menyusun SOP evaluasi administrasi yang efektif.

Dengan penerapan solusi tersebut, diharapkan setiap instansi mampu melaksanakan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan bebas dari potensi sengketa.

Hubungan Evaluasi Administrasi dengan Prinsip Pengadaan Berkelanjutan

Evaluasi administrasi tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga berperan penting dalam memastikan bahwa penyedia barang/jasa memiliki komitmen terhadap praktik berkelanjutan.

Dalam konteks ini, aspek evaluasi dapat mencakup:

• Kriteria penyedia yang menggunakan bahan ramah lingkungan.

• Kebijakan perusahaan terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.

• Kontribusi terhadap efisiensi energi dan pengurangan limbah.

Dengan demikian, evaluasi administrasi yang efektif menjadi pintu masuk utama menuju sistem pengadaan yang berkelanjutan dan berintegritas tinggi.

Internal Link Rekomendasi

Untuk memperluas wawasan Anda seputar tata kelola pengadaan yang efisien, baca juga:

• Bimtek Penerapan Green Procurement dan Pengadaan Berkelanjutan Tahun 2025
• Bimtek Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Manfaat Bobot Perusahaan (BMP)

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa tujuan utama dari Bimtek Evaluasi Administrasi 2025?
Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan evaluasi administrasi sesuai ketentuan serta memperkenalkan konsep pengadaan berkelanjutan.

2. Siapa yang dapat mengikuti kegiatan ini?
Pejabat pengadaan, anggota Pokja, pejabat pembuat komitmen, serta penyedia barang/jasa dari sektor swasta.

3. Apa manfaat pengadaan berkelanjutan bagi instansi pemerintah?
Selain efisiensi jangka panjang, pengadaan berkelanjutan mendukung pelestarian lingkungan, pemberdayaan sosial, dan peningkatan citra institusi.

4. Apakah pengadaan berkelanjutan sudah diatur dalam peraturan resmi?
Ya, telah diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. No. 12 Tahun 2021 serta kebijakan LKPP tentang Green Procurement.

Tingkatkan Kompetensi Anda Menuju Pengadaan yang Transparan dan Berkelanjutan

Ikuti Bimtek Tata Cara Evaluasi Administrasi dan Pengadaan Berkelanjutan Tahun 2025 untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi, menguasai keterampilan teknis pengadaan, dan berkontribusi mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, efisien, serta ramah lingkungan.
Jadilah bagian dari transformasi menuju pengadaan publik yang profesional dan berkelanjutan di Indonesia.