- Management
- BNSP
- Business Training Series
- Communication Training Series
- CSR & Community Development Training Series
- Human Resources Development Training Series
- Leadership Training Series
- Management Training Series
- Marketing & Sales Training Series
- Media Training Series
- Motivation Training Series
- Outbond and Team Building Program
- Public Relations / Humas Training Series
- Secretaries Training Series
- Security Training
- UMKM / Start-Up Business Program
- Functional
- Collection Training Series
- Finance and Accounting Training Series
- Logistics Training Series
- Management Project Training Series
- Manufacturing Training Series
- Microsoft Office Training Series
- Operation and Maintenance
- Pajak Training Series
- Perbankan Training Series
- Perhotelan Training Series
- Procurement & Purchasing Training Series
- Production Training Series
- Technical
- Specialist Areas
- Advertising, Printing, and Media Industry
- Agribusiness Industry
- Analisis Mendalam Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Artificial Intelligence & Data Science
- Automotive Industry
- Computer Services and Other Devices Industry
- Construction Industry
- Consumer Goods Industry
- Diklat / Bimtek Pemerintah
- E-Commerce Industry
- Electronics Industry
- Energy Industry
- Export – Import Training Series
- Financial Industry – Bank
- Financial Industry – Insurance
- Training ISO
- Training MSDM
- Training Lainnya
Bimtek Pengembangan Portal Data Terbuka (Open Data) Daerah Tahun 2025–2026

Bimtek Pengembangan Portal Data Terbuka (Open Data) Daerah Tahun 2025–2026
Transformasi digital pemerintah tidak hanya mencakup pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga keterbukaan informasi publik melalui penyediaan data yang akurat, terstandar, dan mudah diakses. Salah satu elemen penting dalam ekosistem digital pemerintahan adalah Portal Data Terbuka (Open Data). Portal ini memungkinkan pemerintah menyediakan data publik secara transparan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, sektor bisnis, maupun lembaga riset.
Dalam rangka memperkuat implementasi Open Government Indonesia (OGI) dan memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah pusat mendorong daerah untuk mengembangkan portal data terbuka modern, aman, dan terintegrasi. Untuk mendukung upaya tersebut, hadir Bimtek Pengembangan Portal Data Terbuka Daerah Tahun 2025–2026 sebagai program peningkatan kapasitas bagi ASN, operator data, dan pengelola SPBE.
Mengapa Open Data Penting bagi Pemerintah Daerah?
Open Data bukan sekadar publikasi data di website pemerintah. Ia merupakan strategi besar dalam mewujudkan:
1. Transparansi Pemerintahan
Dengan membuka data, pemerintah menunjukkan akuntabilitas atas pengambilan keputusan. Masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan, penggunaan anggaran, dan capaian program daerah secara jelas.
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
Data yang terbuka memungkinkan masyarakat dan dunia usaha memanfaatkan informasi secara mandiri, mengurangi beban permintaan informasi manual.
3. Mendukung Inovasi Berbasis Data
Sektor swasta, startup, dan akademisi dapat memanfaatkan data untuk penelitian, prediksi, dan inovasi aplikasi publik.
4. Meningkatkan Kolaborasi Antar-Instansi
Open Data menjadi jembatan integrasi antar-OPD melalui standar metadata dan format data yang seragam.
Tantangan Pengembangan Open Data di Daerah
Meskipun banyak manfaatnya, sejumlah kendala masih sering ditemui:
Data tersebar di banyak OPD dan tidak terkoordinasi
Kurangnya SDM yang memahami standar open data
Kualitas data tidak memenuhi standar interoperabilitas
Tidak ada dashboard atau portal khusus open data
Metadata belum disusun secara lengkap
Minim pemanfaatan data oleh publik
Bimtek ini dirancang untuk mengatasi seluruh tantangan tersebut dengan kurikulum yang terstruktur dan aplikatif.
Tujuan Utama Bimtek Pengembangan Portal Data Terbuka Daerah
Pelatihan ini tidak sekadar mengajarkan aspek teknis, tetapi juga strategi implementasi Open Data untuk mewujudkan tata kelola data daerah modern.
1. Meningkatkan Kapasitas SDM Data Pemerintah Daerah
ASN akan memahami cara mengolah, membersihkan, dan menyajikan data sesuai standar nasional.
2. Menyusun Portal Data Terbuka Standar SPBE
Portal Open Data harus:
Terintegrasi,
Memiliki dashboard yang jelas,
Menyediakan API publik,
Berbasis standar metadata nasional.
3. Menjamin Kualitas Data (Data Quality Assurance)
Peserta mempelajari validasi data, manajemen metadata, dan mekanisme pembaruan data.
4. Mengimplementasikan Kebijakan Satu Data Indonesia
Mengacu pada Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Ruang Lingkup Materi dalam Bimtek
Pelatihan berlangsung intensif dan mencakup aspek teknis, kebijakan, hingga praktik langsung.
1. Kebijakan dan Regulasi Open Data
Satu Data Indonesia
SPBE
Standar Metadata
Kewajiban pemerintah mempublikasikan data publik
Contoh referensi kebijakan dapat dilihat di:
🔗 Portal Resmi Satu Data Indonesia
2. Struktur dan Arsitektur Portal Data Terbuka
API gateway
Dashboard data
Format open data (CSV, JSON, XML)
Sistem berbasis CKAN atau platform lainnya
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data OPD
Teknik scraping dan integrasi manual
Standardisasi format file
Validasi data dan cleansing
4. Penyusunan Metadata dan Katalog Data
Mencakup:
Deskripsi data
Struktur tabel
Lisensi penggunaan
Frekuensi pembaruan
5. Visualisasi Data dan Dashboard Analytics
Grafik interaktif
Geodashboard peta daerah
Data storytelling
6. Manajemen Keamanan dan Privasi Data
Identifikasi data sensitif
Kontrol akses
Perlindungan data pribadi
Tabel: Jenis Data Publik yang Umum Dipublikasikan pada Portal Open Data
| Kategori Data | Contoh Dataset | OPD Pengampu |
|---|---|---|
| Pendidikan | Jumlah sekolah, fasilitas pendidikan | Dinas Pendidikan |
| Kesehatan | Data puskesmas, fasilitas RS | Dinas Kesehatan |
| Infrastruktur | Kondisi jalan, jembatan | Dinas PUPR |
| Keuangan | APBD, realisasi anggaran | BPKAD |
| Sosial | Data kemiskinan | Dinsos |
| Ekonomi | UMKM, pertanian | Dinas Perdagangan/UMKM |
Manfaat Mengikuti Bimtek Pengembangan Portal Open Data Daerah
1. Bagi Individu (ASN)
Meningkatkan kompetensi digital
Menguasai teknik data engineering dasar
Memahami standar dan sistem integrasi data
Mampu mengelola portal open data secara berkelanjutan
2. Bagi Pemerintah Daerah
Meningkatkan skor SPBE
Memperluas partisipasi publik
Memudahkan koordinasi antar-OPD
Menyediakan data akurat untuk perencanaan daerah
Rekomendasi Terkait Bimtek Kominfo Lainnya
Untuk penguatan kapasitas digital pemerintah, Anda dapat membaca artikel terkait:
Bimtek Penanganan Insiden Keamanan Siber di Lingkungan Pemerintah
Bimtek Optimalisasi Sistem Aplikasi Pemerintah (SIMDA, SIPD, SAKIP) Terlengkap
Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Humas dan PR Digital Pemerintah Terbaru
Bimtek Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Online (LAPOR/SP4N) Terbaru Tahun 2025–2026
Tahapan Pengembangan Portal Data Terbuka Daerah
Berikut tahapan implementasi yang dipelajari dalam bimtek:
1. Assessment Kesiapan Data
Menentukan:
OPD pengampu data
Infrastruktur server
Ketersediaan data prioritas
2. Penyusunan Kebijakan Internal Open Data
Termasuk:
SOP publikasi data
Penentuan peran pengelola data
Standar kualitas data
3. Pembangunan Portal Open Data
Meliputi:
Instalasi platform
Integrasi API
Penyiapan metadata
Upload dataset prioritas
4. Publikasi dan Promosi Data Terbuka
Memberi edukasi masyarakat
Melibatkan komunitas data
Menggelar hackathon daerah
5. Pemantauan & Evaluasi
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan:
Pembaruan data
Keamanan data
Pemanfaatan data oleh publik
Daftar Poin Kompetensi yang Dikuasai Peserta
Memahami prinsip dan manfaat Open Data
Menguasai standar metadata nasional
Mengembangkan portal berbasis CKAN atau platform serupa
Menyusun dataset yang valid dan mudah dimanfaatkan
Integrasi API dan dashboard
Pengelolaan keamanan data publik
Profil Narasumber Pelatihan
Narasumber merupakan:
Praktisi data engineer dari Kominfo
Analis Satu Data daerah
Tenaga ahli SPBE
Pakar open data nasional
Dengan pengalaman langsung dalam proyek-proyek pemerintah, peserta mendapatkan wawasan teknis dan strategis yang komprehensif.
Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Bimtek Ini?
Program ini sangat relevan untuk:
Dinas Kominfo
Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
OPD penyedia data sektoral
Pengelola SPBE
Administrator portal pemerintah
ASN yang menangani analisis data
FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apakah pemerintah daerah wajib memiliki portal data terbuka?
Tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk meningkatkan skor SPBE dan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
2. Apakah peserta harus memahami teknis coding?
Tidak. Pelatihan disusun untuk semua level, termasuk ASN non-teknis.
3. Apakah pelatihan mencakup praktik membangun portal open data?
Ya, termasuk simulasi upload dataset, penyusunan metadata, dan membuat dashboard.
4. Apakah portal data harus selalu terhubung dengan API?
Tidak wajib, namun sangat disarankan untuk mempermudah penggunaan data oleh publik dan pengembang aplikasi.

