Bimtek Pengelolaan Ketahanan Sosial Publik di Era Digital

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan baru dalam menjaga stabilitas sosial. Arus informasi yang begitu cepat di dunia digital dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan literasi dan partisipasi publik, namun juga membawa potensi risiko seperti disinformasi, intoleransi, hingga polarisasi sosial.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bimtek Pengelolaan Ketahanan Sosial Publik di Era Digital menjadi langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, khususnya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta seluruh pemangku kepentingan sosial agar mampu mengelola perubahan sosial secara adaptif dan inklusif.

Pengertian Ketahanan Sosial Publik

Ketahanan sosial publik merupakan kemampuan suatu masyarakat dalam menjaga keutuhan, kestabilan, dan solidaritas sosial di tengah perubahan sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam konteks digital, ketahanan sosial juga mencakup kemampuan menghadapi arus informasi, teknologi baru, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh digitalisasi.

Unsur penting dalam ketahanan sosial publik meliputi:

1. Ketahanan nilai dan ideologi, menjaga nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan.

2. Ketahanan budaya, pelestarian kearifan lokal di tengah arus globalisasi digital.

3. Ketahanan ekonomi, kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap transformasi ekonomi digital.

4. Ketahanan informasi, kemampuan memilah informasi yang benar dan menghindari hoaks.

5. Ketahanan politik dan sosial, penguatan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Latar Belakang Penyelenggaraan Bimtek

Perubahan sosial akibat perkembangan teknologi digital menuntut aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memiliki kemampuan baru dalam menjaga ketahanan sosial. Fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme daring, serta disinformasi politik semakin sering terjadi dan dapat mengancam keutuhan sosial bangsa.

Pemerintah melalui lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kesbangpol di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan program edukatif dan preventif dalam menghadapi tantangan sosial digital tersebut.

Oleh karena itu, Bimtek Pengelolaan Ketahanan Sosial Publik di Era Digital diselenggarakan sebagai bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah agar mampu:

• Mengantisipasi potensi konflik sosial di ruang digital.

• Mengembangkan kebijakan berbasis data sosial digital.

• Meningkatkan literasi digital masyarakat untuk memperkuat persatuan.

Tujuan dan Manfaat Bimtek

Tujuan Umum:
Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengelola ketahanan sosial publik di tengah perkembangan digital.

Tujuan Khusus:

• Memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep ketahanan sosial berbasis teknologi.

• Meningkatkan kompetensi dalam mengidentifikasi potensi kerawanan sosial di dunia digital.

• Melatih strategi komunikasi publik yang efektif dan beretika.

• Mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media digital.

Manfaat yang diperoleh peserta:

• Pemahaman baru tentang strategi menjaga keutuhan sosial di era digital.

• Peningkatan kapasitas analisis sosial dan kebijakan berbasis data digital.

• Kemampuan membangun kolaborasi antarinstansi untuk menciptakan stabilitas sosial.

• Penguatan literasi digital untuk menangkal pengaruh negatif media sosial.

Sasaran Peserta Bimtek

Program ini ditujukan bagi:

• Aparatur Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota

• ASN di bidang pemerintahan umum dan sosial politik

• Tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

• Akademisi dan pegiat literasi digital

• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang sosial kebangsaan

Ruang Lingkup Materi Bimtek

Tantangan Ketahanan Sosial Publik di Era Digital

Beberapa tantangan utama dalam menjaga ketahanan sosial publik antara lain:

1. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi.
   Informasi palsu yang cepat menyebar melalui media sosial dapat menghasut opini publik dan menimbulkan perpecahan.

2. Polarisasi Politik dan Sosial.
   Media digital kerap memperkuat perbedaan pandangan politik, memunculkan ketegangan antar kelompok masyarakat.

3. Degradasi Nilai Sosial dan Budaya.
   Konten global yang tidak sesuai dengan nilai lokal dapat memengaruhi karakter masyarakat.

4. Kesenjangan Akses Digital.
   Perbedaan tingkat literasi digital dan infrastruktur internet antar daerah menimbulkan ketimpangan sosial.

5. Ancaman Keamanan Siber.
   Peretasan data dan penyalahgunaan informasi dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Strategi Penguatan Ketahanan Sosial Publik di Era Digital

Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi berikut menjadi kunci utama:

1. Peningkatan Literasi Digital Nasional

• Mengajarkan masyarakat tentang etika bermedia sosial.

• Menguatkan kemampuan verifikasi informasi.

• Mengedukasi pentingnya keamanan data pribadi.

2. Pemberdayaan Komunitas Digital Positif
Mendorong terbentuknya komunitas literasi digital yang menyebarkan konten positif dan edukatif.

3. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah
Aparatur Kesbangpol perlu aktif memantau dinamika sosial di media digital serta membangun komunikasi proaktif dengan masyarakat.

4. Kolaborasi Multi-Stakeholder
Kerjasama antara pemerintah, akademisi, lembaga swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial.

5. Pemanfaatan Big Data untuk Analisis Sosial
Teknologi data analytics dapat digunakan untuk memetakan tren sosial dan potensi konflik di dunia maya.

Contoh Implementasi di Daerah

Beberapa pemerintah daerah telah memulai inisiatif penguatan ketahanan sosial digital, seperti:

• Pembentukan tim deteksi dini konflik sosial di platform digital.

• Peningkatan literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital oleh Kementerian Kominfo (lihat di kominfo.go.id).

• Kolaborasi antarinstansi Kesbangpol dengan tokoh masyarakat dalam mengawasi konten provokatif.

Hubungan dengan Kebijakan Pemerintah

Program ini mendukung agenda nasional yang tertuang dalam:

• RPJMN 2025–2029, yang menekankan transformasi digital inklusif.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Ketahanan Sosial dan Politik.

• Program prioritas Kementerian Dalam Negeri dalam memperkuat sinergi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas nasional.

Kebijakan ini dapat diakses melalui situs resmi kemendagri.go.id.

Hubungan dengan Pelatihan Lain

Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Ketahanan Sosial Publik di Era Digital juga sejalan dengan pelatihan lain yang berfokus pada penguatan kompetensi aparatur, seperti:

• Bimtek Strategi Pelatihan dan Pengembangan SDM Berkelanjutan Tahun 2025

• Training Leadership Development untuk Manajer dan Supervisor

• Training Manajemen Konflik dan Negosiasi di Tempat Kerja 2025

Dampak Positif Pelaksanaan Bimtek

Beberapa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

• Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial digital.

• Berkurangnya penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian.

• Terbentuknya komunitas digital yang aktif menjaga nilai kebangsaan.

• Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan isu sosial.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Setelah mengikuti bimtek, peserta diharapkan dapat:

1. Menyusun rencana aksi daerah untuk penguatan ketahanan sosial digital.

2. Membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk deteksi dini konflik sosial.

3. Menyelenggarakan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat.

4. Menerapkan sistem pelaporan online untuk monitoring isu sosial digital.

FAQ

1. Apa tujuan utama Bimtek Ketahanan Sosial Publik di Era Digital?
Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan digitalisasi dan arus informasi yang cepat.

2. Siapa saja yang bisa mengikuti Bimtek ini?
Peserta berasal dari instansi pemerintah (Kesbangpol, pemerintahan daerah), tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.

3. Apa manfaat nyata dari mengikuti bimtek ini?
Peserta akan memahami cara mengelola isu sosial di ruang digital, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat jaringan kolaborasi antarinstansi.

4. Apakah pelatihan ini terkait dengan kebijakan nasional?
Ya, program ini mendukung kebijakan Kemendagri dan RPJMN dalam penguatan ketahanan sosial dan transformasi digital nasional.

Mari bersama memperkuat ketahanan sosial publik melalui kolaborasi, literasi digital, dan semangat kebangsaan yang adaptif di era modern. Daftarkan instansi Anda dalam program Bimtek Pengelolaan Ketahanan Sosial Publik di Era Digital untuk menciptakan masyarakat tangguh dan berintegritas di dunia digital.