Bimtek Tata Cara Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa Tahun 2025

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, evaluasi dan pengawasan menjadi pilar penting untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di desa berjalan efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Bimtek Tata Cara Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa Tahun 2025, para aparatur desa dibekali pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengawasan internal, pelaporan, serta strategi evaluasi berbasis data dan kinerja yang terukur.

Pelatihan ini diselenggarakan untuk memperkuat fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip good governance, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Tujuan Utama Bimtek Tata Cara Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa

Pelatihan ini tidak hanya sekadar kegiatan teknis, melainkan juga bagian dari upaya strategis untuk menumbuhkan budaya pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan desa. Tujuan pelaksanaan Bimtek ini meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Memahami kerangka regulasi dan kebijakan terkait tata kelola dan pelaporan kegiatan desa.

3. Mendorong keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran dan aset desa.

4. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung transparansi dan efisiensi pengambilan keputusan.

5. Menumbuhkan budaya partisipatif masyarakat desa dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Ruang Lingkup Materi Bimtek

Materi dalam pelatihan ini dirancang secara komprehensif agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya di lapangan. Berikut ruang lingkup materi yang dibahas dalam kegiatan ini:

Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta akan dilatih menggunakan berbagai alat bantu seperti form evaluasi kegiatan, indikator kinerja pemerintahan desa, serta aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Regulasi dan Dasar Hukum Penyelenggaraan Evaluasi Desa

Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pemerintahan desa mengacu pada sejumlah regulasi resmi, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa

• Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

• Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Selain itu, informasi lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan tersebut dapat diakses melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan evaluasi pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Strategi Pengawasan dan Evaluasi Desa yang Efektif

Agar sistem pengawasan dan evaluasi desa berjalan optimal, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan oleh aparatur desa:

1. Membentuk Tim Pengawasan Internal Desa (TPID)

   • Bertugas melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

   • Sebagai acuan dalam menilai keberhasilan program dan kegiatan desa.

3. Mengembangkan Sistem Pelaporan Elektronik

   • Menggunakan aplikasi digital seperti Siskeudes dan SIPADES untuk pelaporan yang akurat dan real time.

4. Melibatkan Masyarakat Secara Aktif

   • Melalui forum musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja pemerintahan desa.

5. Melaksanakan Audit dan Evaluasi Berkala

   • Audit internal perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan keuangan dan aset desa dikelola sesuai prosedur.

Tantangan dalam Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa

Meskipun regulasi sudah jelas, implementasi di lapangan sering menemui sejumlah kendala, antara lain:

• Keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa dalam memahami regulasi pengawasan.

• Minimnya akses teknologi di beberapa wilayah desa terpencil.

• Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan instansi pembina.

• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pelaksanaan Bimtek Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa 2025 menjadi langkah nyata dalam membangun kapasitas aparatur yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan.

Manfaat Mengikuti Bimtek Evaluasi dan Pengawasan Desa

Peserta yang mengikuti kegiatan ini akan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Beberapa manfaat tersebut meliputi:

✅ Peningkatan Kompetensi Teknis dalam melakukan evaluasi dan audit penyelenggaraan desa.
✅ Pemahaman regulasi dan kebijakan terkini terkait pengawasan pemerintahan desa.
✅ Kemampuan analisis dan pelaporan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan.
✅ Peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa.
✅ Jaringan kerja sama lintas instansi yang memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan kabupaten.

Contoh Implementasi Evaluasi Penyelenggaraan Desa

Sebagai ilustrasi, berikut contoh sederhana penerapan sistem evaluasi dalam pengawasan pemerintahan desa:

Dengan struktur yang jelas, evaluasi ini membantu desa mengidentifikasi potensi masalah lebih dini serta memperbaiki tata kelola sebelum terjadi penyimpangan.

Hubungan Bimtek Ini dengan Peningkatan SDM Aparatur Desa

Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan yang baik sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa. Oleh karena itu, kegiatan ini juga selaras dengan program Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Desa Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat profesionalisme aparatur desa.

Kedua program ini memiliki keterkaitan strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang modern, akuntabel, dan partisipatif.

Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah, memiliki peran aktif dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan ini mencakup:

• Pemberian pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan.

• Supervisi terhadap pelaksanaan APBDes.

• Monitoring capaian pembangunan desa.

• Evaluasi terhadap laporan kinerja aparatur desa.

Informasi lebih lanjut mengenai pedoman dan regulasi resmi dapat diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa itu Bimtek Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa?
Bimtek ini merupakan pelatihan teknis yang ditujukan bagi aparatur desa untuk memahami mekanisme evaluasi, pengawasan, serta tata kelola pemerintahan desa secara profesional dan transparan.

2. Siapa saja yang dapat mengikuti Bimtek ini?
Peserta meliputi kepala desa, perangkat desa, BPD, pendamping desa, dan aparatur kecamatan yang membina desa.

3. Apakah kegiatan ini wajib bagi aparatur desa?
Bimtek ini sangat direkomendasikan karena menjadi bagian dari pembinaan aparatur desa sesuai amanat Permendagri.

4. Apakah hasil evaluasi desa berdampak pada penyaluran dana desa?
Ya, hasil evaluasi dapat menjadi salah satu dasar penilaian dalam alokasi dana desa dan pembinaan kinerja aparatur.

Bangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi hasil.
Ikuti Bimtek Tata Cara Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa Tahun 2025 bersama para ahli dan praktisi terbaik untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur desa.